Ketahui Pemahaman Dasar Isi UU ITE untuk Orang Awam

 

UU ITE

Ketahui Pemahaman Dasar Isi UU ITE untuk Orang Awam. Banyak orang protes terhadap isi UU ITE padahal tidak tahu seperti apa sebenarnya isinya. Apabila ingin lebih memahami jangan khawatir akan kami jelaskan poin paling sering digunakan dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, kami akan jelaskan beberapa regulasi paling penting yang berpotensi sering ditemui masyarakat umum. Kemudian tidak kalah penting adalah hubungan antara pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE.

Jadi nanti Anda bisa setidaknya mengetahui seperti apa fundamental regulasinya dalam kehidupan. Karena media selalu menyoroti bahwa ini adalah undang-undang yang menghalangi kehidupan masyarakat, apakah benar?

Regulasi yang Ada pada Isi UU ITE

Apabila Anda ingin tahu isi selengkapnya silahkan cari sendiri UU no 11 tahun 2008, isinya tidak terlalu panjang. Kemudian jangan lupa juga lihat beberapa poin revisinya dari UU no 19 tahun 2016.

Kedua modal tersebut tentu dapat kamu gunakan untuk memahami seperti apa sebenarnya konteks lengkapnya. Banyak orang protes karena tidak tahu apa saja bentuk regulasi yang tertuang di dalamnya.

Pada segmen pertama ini mari kamu lihat bersama apa saja regulasi yang ada berdasarkan aturan tersebut. Titik beratnya ada pada pasal 1 di mana dijelaskan berbagai aspek penting terkait transaksi elektronik.

1.      Informasi elektronik

Dalam isi UU ITE mengatur bagaimana informasi elektronik bukan hanya sekedar data saja. Namun berbagai bentuk mulai dari tulisan, gambar, huruf, simbol, sampai kode akses yang berbentuk elektronik.

Mengapa ini diregulasi untuk menciptakan transparansi dari pertukaran data ketika menggunakan teknologi. Jadi sebuah entitas tidak bisa memanfaatkan data tersebut untuk merugikan konsumen.

Kemudian perlindungan konsumen terhadap datanya juga dapat dijaga dengan adanya penjelasan tersebut. Dari regulasi ini sendiri sebenarnya kamu bisa melihat banyak keuntungan terutama bagi konsumen.

2.      Dokumen elektronik

Di sini sudah dijelaskan secara detail seperti apa saja bentuk dokumennya yang berada dalam naungan aturannya. Segala bentuk informasi yang dikirimkan atau diteruskan menggunakan media digital.

Mengapa regulasi ini penting ditegakkan untuk mitigasi tindakan kriminal menggunakan media digital? Ini sesuai dengan pasal 3 yang dapat Anda baca sendiri selengkapnya di bawah ini.

3.      Sistem elektronik

Paling krusial dalam isi UU ITE yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebenarnya ada pada poin lima pasal 1. Di mana sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur menggunakan media elektronik.

Mengapa ini penting untuk menjaga agar eksploitasi data atau sistem tidak dapat dilakukan semena-mena. Sehingga semua pengguna dari platform dapat mendapatkan manfaat yang cukup banyak.

Ini juga penting untuk menjaga agar tidak ada eksploitasi data skala besar oleh entitas tertentu. Sehingga regulasinya memang sangat ketat dan fokus terhadap manajemen sistemnya.

Ketiga poin tersebut adalah acuan paling penting dipahami oleh orang awam karena berdampak langsung pada kehidupan. Jadi ini adalah acuan penting untuk memahami bagaimana isinya nanti.

Regulasi Transaksi Elektronik Berdasarkan Isi UU ITE

Sekarang akan kami jelaskan seperti apa regulasi transaksi elektronik berdasarkan undang-undang tersebut. Tujuannya agar masyarakat awam bisa tahu apa yang boleh dan tidak dilakukan.

1.      Penggunaan

Berdasarkan isi UU ITE transaksi elektronik adalah semua perbuatan hukum menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Ini menjelaskan semua ranah penggunaan dari regulasi tersebut.

Sehingga apapun bentuk aktivitas yang menggunakan media digital acuan regulasi pertama adalah peraturan ini. Jadi masyarakat tidak perlu bingung ketika terjadi sebuah kasus apakah itu menggunakan Undang-Undang ITE atau tidak.

Selama aktivitas tersebut berupa transaksi elektronik maka acuan kamu adalah regulasi ini. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 poin kedua sehingga dapat kamu lihat sendiri secara jelas.

2.      Pemanfaatan

Dalam pasal 3 dijelaskan bagaimana pemanfaatan dari media elektronik yang sesuai hukum. Jadi harus ada itikad baik, kehati-hatian, dan netral teknologi bagi para pengguna dalam ranah hukum.

Pemanfaatan ini diregulasi sehingga semua orang yang memakai teknologi dapat memiliki payung hukum. Oleh karena itu, isi UU ITE sangat penting kamu pahami agar dapat menggunakan secara bijak.

3.      Tujuan penggunaan

Tujuan penggunaan dari teknologinya dapat kamu lihat pada pasal 4 dari Undang-Undang ITE secara langsung. Disitu dijelaskan apa saja tujuan penggunaannya yang mendapatkan naungan hukum.

Sehingga lebih jelas terkait bagaimana implementasi hukumnya ketika ada pelanggaran. Ini tentu dapat memberikan rasa aman bagi konsumen sehingga tidak menjadi korban eksploitasi dari penyelenggara teknologinya.

Ketiga aspek tersebut merupakan fundamental regulasi yang sebaiknya dipahami oleh orang awam. Jadi Anda tidak perlu harus hafal semua isi dari regulasinya karena itu tentu akan cukup berat.

Regulasi Penyelenggara Sistem Elektronik Berdasarkan Isi UU ITE

Penyelenggaraan sistem elektronik berdasarkan undang-undang ini dapat kamu lihat pada pasal 15 dan 16. Paling penting sebenarnya ada pada pasal 15 sehingga para penyelenggara punya beberapa acuan dasar.

Kami akan jelaskan apa saja acuan dasar dalam menyelenggarakannya sehingga sesuai aturan. Karena potensi eksploitasi jelas akan terjadi apabila tidak ada aturan yang menaungi aktivitas tersebut.

1.      Keandalan

Keandalan dalam isi uu ite ini maksudnya adalah semua sistem harus memiliki kapabilitas ketika menjalankan fungsinya. Sehingga pembuatan perangkat lunak berbasis internet dengan bug atau eksploit dapat dicegah.

Bug dan exploit yang dibiarkan oleh developer tentu saja akan membahayakan para pengguna. Dari segi keamanan, privasi, dan penggunaan sendiri keandalan memang harus ada dalam setiap penerapannya.

2.      Keamanan

Seperti dijelaskan pada poin pertama keamanan dalam setiap sistem harus terjamin oleh developer. Sehingga ini diharapkan dapat digunakan untuk mengurangi potensi kelalaian dari para developer.

Exploit yang dibiarkan oleh developer sehingga membahayakan pengguna tentu tidak boleh dibiarkan. Keamanan disini juga mengacu pada aspek eksternal seperti keamanan individu dan kelompok.

3.      Bertanggung jawab

Ini adalah salah satu aspek paling vague di antara poin lainnya yaitu bertanggung jawab. Seperti apa bentuk tanggung jawab ketika menjalankan isi UU ITE ini belum dijelaskan secara eksplisit.

Mungkin ketika ada revisi berikutnya masyarakat bisa tahu lebih jelas seperti apa definisi dari bertanggung jawab. Misalnya jika ada developer sengaja lalai terhadap sistemnya kamu masih belum tahu risikonya.

Ketiga poin regulasi penyelenggaraan sistem tersebut tentu wajib kamu pahami karena masyarakat adalah penggunaannya. Sehingga jika terjadi pelanggaran kamu dapat memantau dan mendapatkan payung hukum.

Hubungan Isi UU ITE dengan Pencemaran Nama Baik

Ini adalah topik paling hangat ketika kamu berbicara masalah Undang-Undang ITE karena paling sering ditemui di media. Apakah ada hubungan antara pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE yang membuat kamu harus waspada.

Sebenarnya pencemaran nama baik sendiri sudah ada pasal mengatur yaitu 310, 311, dan 315 KUH pidana. Dalam Undang-Undang ITE sendiri dijelaskan dalam pasal 27 ayat 3, 36, 45, dan 51 ayat dua.

Lalu pencemaran nama baik menggunakan media sosial ini harus menggunakan regulasi mana. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE adalah jawabannya karena paling jelas menjelaskan terkait regulasi ini.

Jadi setiap orang yang sengaja menyebarkan data elektronik berupa penghinaan dapat dikenai pidana. Dari sini kamu tidak perlu bingung lagi bagaimana hukuman dari pencemaran nama baik.

Namun tidak bisa juga hanya menggunakannya sebagai acuan tunggal karena kasus mengolok misalnya ini perlu pertimbangan lain. Ada berbagai regulasi yang dapat membuatnya berat atau ringan.

Jadi secara umum kamu tidak bisa menjadikannya acuan tunggal dalam menyelesaikan masalah pelanggaran pidana. Ini adalah alasan mengapa isi UU ITE untuk menyelesaikan pencemaran nama baik di media digital cukup vague.